Stabat, Langkat -
Pemerintah Kabupaten Langkat turut serta dalam peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting. Bupati Langkat, H. Syah Afandin, SH, melalui Wakil Bupati Tiorita Br. Surbakti, SH, menghadiri kegiatan yang berlangsung di Ruang LCC Kantor Bupati Langkat, Rabu (5/3/2025).
Acara ini diikuti oleh 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Para peserta terdiri dari kepala daerah, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur daerah, serta kepala perangkat daerah terkait.
Ketua KPK Tekankan Pentingnya Pencegahan
Ketua KPK Komjen Pol Setyo Budiyanto dalam sambutannya menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama. Ia menyampaikan bahwa meskipun penindakan dianggap sebagai cara paling efektif, namun pencegahan yang sistematis jauh lebih penting dalam jangka panjang.
"Pencegahan bisa diterapkan di semua sektor melalui sistem, regulasi, pengawasan peluang, serta dimensi individu. Namun, jika pendekatan ini tidak berjalan optimal, maka strategi apa pun akan sia-sia," ujar Setyo Budiyanto.
Lebih lanjut, ia berharap Monitoring Center for Prevention (MCP) tidak hanya menjadi alat pemantauan, tetapi juga sebagai instrumen kontrol, surveilans, dan pencegahan korupsi yang lebih efektif.
Mengutip pernyataan Presiden ke-16 Amerika Serikat, Abraham Lincoln, Setyo menegaskan bahwa "Hampir semua orang bisa bertahan dalam kesengsaraan, tetapi jika ingin mengetahui karakter seseorang, beri dia kekuasaan." Ia juga menutup sambutannya dengan peringatan bahwa kekuasaan memiliki batas, dan siapa pun yang menyalahgunakan wewenang pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban melalui penegakan hukum.
Pemkab Langkat Tegaskan Komitmen Antikorupsi
Sementara itu, Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, SH, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan korupsi.
"IPKD menjadi indikator penting dalam mengukur komitmen daerah dalam mencegah korupsi. Selain penguatan sistem pengawasan, sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan agar transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat," ujar Tiorita.
Ia berharap, dengan adanya indeks ini, Kabupaten Langkat semakin berkomitmen dalam mewujudkan good governance dan pelayanan publik yang berkualitas, serta mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah.
Hadir dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Langkat Sribana Br. Perangin Angin, SE, Sekda Langkat Amril, S.Sos., M.AP., Inspektur Drs. Hermansyah, M.IP., serta kepala perangkat daerah di jajaran Pemkab Langkat.
Dengan peluncuran IPKD dan MCP ini, Pemkab Langkat bertekad untuk terus memperkuat sistem pencegahan korupsi, sehingga pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat.(ikp/kominfolangkat).