Bupati Langkat Tandatangani MPP Tahun 2021
03 Maret 2021 - 16:00:38 WIB,    Rika - DISKOMINFO

Jakarta, (Diskominfo)

Bupati Langkat Terbit Rencana PA melakukan Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Tahun 2021.

Penandatanganan, melalui Sekdakab Langkat dr. H. Indra Salahudin, didampingi Kadis PMP2TSP Langkat Ikhsan Aprija, di Jakarta, Selasa (02/03).

Disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa. 

Disela kegiatan, Sekda menyampaikan, Langkat bersama 37 kepala daerah ikut menandatangani MPP 2021 ini. Langkat untuk perwakilan dari Sumatera Utara. 

"Pemkab Langkat akan berupaya semaksimal mungkin membangun MPP, dengan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Terlebih, pada pandemi covid 19 saat ini,"sebutnya.

Dikutip dari menpan.co.id,  pada sambutannya, Menteri Tjahjo mengingatkan kepada para kepala daerah bahwa perjalanan membangun MPP di kabupaten dan kota masih panjang. Fokus utamanya, memberikan berbagai layanan yang paling mendasar untuk masyarakat. Kementerian PANRB turut mendorong percepatan pembangunan MPP di tengah pandemi, salah satunya dengan melakukan peresmian MPP secara virtual demi memberikan kepastian pelayanan publik.

Kementerian PANRB juga menghadirkan dua narasumber untuk berbagi  pengetahuan terkait pelayanan publik. Pertama, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung memberikan materi tentang Pelayanan Publik bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat. Kedua, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengulas Best Practices Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Pandeglang.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Operasional Taspen Mohamad Jufri, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Achmad Idrus, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Plt. Staf Ahli bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin, Staf Khusus Menteri PANRB bidang Penanganan Antikorupsi Rakhmad Setyadi, Staf Khusus Menteri PANRB bidang Pelayanan Publik dan Umum Saifudin Latief, para pejabat Kementerian PANRB, serta para pimpinan dan perwakilan daerah yang ikut menandatangani komitmen penyelenggaraan MPP.