Stabat, (Diskominfo)

Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara laksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Langkat.

Disambut Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Asisten ADM Umum Musti Sitepu bersama sejumlah Pejabat Pemkab Langkat, diruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Rabu (29/7/2020).

Komisi D dipimpin ketua Komisi D H.Anwar Sani Tarigan bersama wakil ketua Edi Susanto Ritonga, sekretaris Perlaungan Simangunsong beserta 17 anggota Komisi D lainnya dan 3 orang staf komisi D DPRD Provsu.

Turut hadir Kadis LH Provsu, Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu, Kadis SDA Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu, UPT JJ Binjai, UPT Cipta Karya Lubuk Pakam, UPT SDA Pengelolaan di Wampu, Besitang dan Perusahaan Penghasil Limbah yang berada di Langkat.

Ketua Komisi D H.Anwar Sani menerangkan dikesempatan itu, Kunker ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan Pemkab Langkat terhadap pengelolaan limbah perusahaan yang ada di Langkat. Regulasi kebijakan daerah terhadap sistem pengelolaan limbah di Langkat. Sinergitas  yang dibanguan antara Pemprovsu dan Pemkab Langkat dengan perusahaan. Kebijakan Pemprovsu dan Pemkab Langkat  terhadap perusahaan  yang tidak sesuai  dengan ketentuan perundangan – undangan yang ada.

“Selain itu, kami juga membahas  hal – hal lainya  yang berkembang dalam pembahasan di Kunker ini,”sebutnya.

Sementara Musti,  berharap, melalui kegiatan Kunker yang dilakukan ini dapat menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di lapangan, yang tekait dengan penyusunan program kerja kedepan. Sehingga pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan , benar –benar merupakan  wujud dan gambaran dari  aspirasi dan keinginan masyarakat.

“Sehingga nantinya, dipadukan dengan hasil – hasil musyawarah rencana pembangunan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya oleh Pemkab Langkat,”ujanya.

Hal ini dikarenakan, kata Musti, tanpa bantuan dari anggota dewan, pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak, karena beberapa aturan yang menetapkan adanya tanggung jawab provinsi di Langkat.

“Selain itu kami meyakini, para anggota dewan berasal daerah pemilihannya telah mengetahui denyut nadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat didaerah, oleh karenanya kami tidak semata  kepada usul pemerintah saja, namun juga didiskusikan terhadap sejumlah bantuan yang dapat kami mohonkan untuk kesejahteraan masyarakat,”sebutnya.