Sekda pada sambutannya,  menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini, serta berharap seluruh Kades dapat mengikuti momen penting ini dengan sebaik - baiknya. 

 

"Agar dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa, " sebutnya. 

 

Sekda juga mengatakan upaya pencegahan pengawasan dana penanganan permasalahan DD maupun ADD,  perlu dilakukan secara intensif agar tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa semakin tinggi. 

 

Untuk itu, Sekda meminta agar dokumen perencanaan yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran (APB DESA),  disusun dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. 

Selanjutnya Sekda menerangkan, saat ini prioritas utama pemerintah terkait Dana  Desa,  untuk peningkatan penyaluran DD mulai dari KPPN sampai ke Rekening Kas Desa (RKD)  dan menekan tingkat kebocoran atau penyalahgunaan DD. 

 

"Oleh karena itu,  saya minta kepada OPD terkait maupun kecamatan, agar meningkatkan fasilitasinya kepada Desa,  terutama yang berkenaan dengan penyiapan dokumen - dokumen dalam penyaluran DD sesuai tahapanya dalam peraturan UU," terangnya. 

Kajari Langkat, Wahyu Syah Brudin SIP SH MH, menjelaskan,  Jaksa Garda Desa bukan bentuk interfensi  terkait pengelolaan DD,  namun andil memberikan kontribusi  kepada Desa,  agar tersalurkan dengan baik dan  benar. 

 

"Kegiatan ini tindak lanjut dari MoU Kementerian Desa  dengan Kejaksaan Agung, yang sudah terlaksana pada maret tahun 2018 lalu di Jakarta, " sebutnya. 

Nara sumber, Ibrahim Ali SH MH, selaku Kasi Intel Kajari Langkat,  mengatakan, Kementerian Desa berharap kepada Kejagun beserta jajaran melalui tupoksi bidang intelijen dapat mengawal pemanfaatan dan penyaluran DD,  di wilayah tugasnya masing-masing. 

 

 

Turut hadir para Asisten dan Staf Ahli Bupati para kepala OPD Pemkab Langkat terkait, plt Kadis PMD Langkat Musti SE MSi,  Sekdis PMD Langkat Ir M Mirza, Kabid Pemerintahan Desa Misliadi SE, para Kades se Langkat, serta hadirin lainnya.(Diskominfo)